Masalah kependudukan hampir dialami seluruh  kabupaten/kota di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bangli, Bali, terlebih lagi pasca mudik lebaran. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Bangli, menggelar operasi yustisi di empat kecamatan yang ada di Bangli. diantaranya Kec. Kitamani, Kec. Tembuku, Kec. Susut dan Kec. Bangli. Tim pelaksana terdiri dari unsur Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
          Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Drs. I Nengah Tesan Darmayasa mengatakan, operasi yustisi yang sudah dilangsungkan selama empat hari, 13 s/d 16 September diprioritaskan untuk kaum urban yang bermukim di lokasi padat penduduk, lokasi kontrakan maupun kos. Petugas merazia pendatang yang tidak memiliki administrasi lengkap, tempat tinggal maupun pekerjaan yang yang jelas.
Salah satu yang ditekankan dalam operasi ini adalah pengecekan kartu tanda penduduk (KTP) para pendatang serta tujuan mereka mengadu nasib ke Bangli. Dari hasil operasi tim yang berlangsung dari pukul 19.00 s/d 23.00 wita dilapangan, ditemukan 24 pendatang yang  belum memiliki administrasi lengkap. “Rata- rata dari mereka tidak membawa surat perpindahan dari daerahnya serta tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPEM). sesuai dengan aturan yang ada mereka kita kenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring)”ungkapnya.
          Dikatakan juga, operasi yustisi di Kabupaten Bangli rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Dimana operasi ini mengacu pada undang-undang no 23 tahun 2006 tentang kependudukan dan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali Nomor 153 tahun 2003 tentang pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Provinsi Bali.
          Operasi kependudukan bukan merupakan operasi untuk kejahatan namun operasi ini dimaksudkan untuk menertibkan kependudukan khususnya penduduk pendatang yang tidak memiliki identitas maupun administrasi yang jelas”terangnya.